KRITIK TERHADAP LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM ADALAH BUKTI GANJAR BUKAN PETUGAS PARTAI YANG DICOKOK HIDUNGNYA

JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi rapor merah yang diberikan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi. Yasonna menuturkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipimpinnya selama ini sudah memberikan kinerja yang terbaik. "Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik," ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 21 November 2023.

Namun soal penegakan hukum secara keseluruhan, Yasonna enggan memberi tanggapan. Pasalnya, dia hanya mengurus soal penegakan hukum yang menjadi ranah institusinya. "Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya," tutur dia.

Belakangan ini, Ganjar kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya memberi nilai jeblok terhadap penegakan hukum selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penilaian itu dilontarkan Ganjar saat menjawab pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) soal pemerintahan Jokowi.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres), Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10.

"Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok," kata Ganjar di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023.

Nilai jeblok itu, kata Ganjar, lantaran persepsi publik menjadi berbeda. Pasalnya, putusan MK dinilai sarat akan rekayasa dan intervensi. "Rekayasa dan intervensi, yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.